Telaahan Visi, Misi, Strategi, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018

TUGAS MATA KULIAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, APRIL 2014)

Dosen: Dr. GUNDIK GOHONG, MS

SOAL:

Berikan Tanggapan terhadap Visi, Misi, Strategi, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018!

JAWAB:

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013, visi, misi, strategi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Visi
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan dan Berwawasan Lingkungan

2. Misi
a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agribisnis menuju pada agroindustri
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (man resources quality)
c. Membangun infrastruktur dasar dan pelabuhan laut

Makalah tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulang Pisau 2007-2012

TUGAS MATA KULIAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, APRIL 2014)

Dosen: Prof. Dr. AHIM S. RUSAN

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2007-2012

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN
           1. Latar Belakang ............................................................................                      1
           2. Tujuan Penulisan Makalah ......................................................                          2
           3. Manfaat Penulisan Makalah .................................................                             3
BAB II PEMBAHASAN          
           1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia ..............................                        4
           2. Komponen dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia .............                    6
           3. Rumus Menghitung IPM .........................................................                           7
           4. Perhitungan IPM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007-2012 ..........                8
BAB III PENUTUP           
           1. Kesimpulan ...........................................................................                          10
           2. Saran ......................................................................................                        10

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (UNDP: Humant Development Report 2000:16 dalam http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2013/02/analisis-faktor-faktor-yang_25.html, dicuplik tanggal 01 April 2014).

Telaahan dan Evaluasi RPJMD Kalimantan Tengah 2010-2015

TUGAS MATA KULIAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, MARET 2014)

Dosen: Prof. Dr. AHIM S. RUSAN

SOAL :

Telaah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015!

JAWAB:

RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD Kalimantan Tengah 2010-2015 tersebut juga merupakan perencanaan pembangunan tahap kedua dari pemerintahan pasangan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah terpilih selama dua periode (tahun 2005-2010 dan tahun 2010-2015), Agustin Teras Narang, SH dan Ir. H. Achmad Diran.
Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 (PER 30 SEPTEMBER 2013

TUGAS MATA KULIAH
MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, JUNI 2014)

Dosen: Drs. DJANIUS RUNTING, MS

  

Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian terhadap rencana anggaran kas daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah. Upaya tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

STRATEGI PRODUK UNGGULAN BERBASIS EKSPOR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KELAPA)

TUGAS MATA KULIAH
 MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, MEI 2014)

Dosen: Dr. H. SIANG I. SULUH, ME

SOAL:

Susun visi, misi, strategi, tujuan, dan sasaran ke depan dengan analisis SWOT untuk produk unggulan kopra!

JAWAB:

Berdasarkan penetapan produk paling unggul berbasis ekspor per sektor di Provinsi Kalimantan Tengah menurut skor rerata terbobot dan rangking tertinggi yang diperoleh dari hasil analisis AHP sebagaimana Tabel 1, kelapa menempati posisi keenam dalam subsektor Perkebunan.

Tabel 1

Jenis Produk, Rerata Terbobot, dan Ranking Produk Unggulan Subsektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah

SUBSEKTOR	JENIS PRODUK	RERATA TERBOBOT	RANKING
Perkebunan	1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Kakao 4. Cengkeh 5. Kopi 6. Kelapa 7. Lada 8. Jambu Mede	0,1966 0,1489 0,1570 0,1061 0,1061 0,1061 0,0970 0,0817	1 2 3 4 5 6 7 8

SWOT Strategi Pencapaian LPSE Kalimantan Tengah Berkualitas dan Transparan

TUGAS MATA KULIAH
MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, MARET 2014)

Dosen: Dr. IRAWAN, M.Si

 

 

SOAL:

Buat Tema dan Analisis secara Global dari Segi Tingkatan Strategis Proses, Manajemen Strategi, Kerangka Kerja Keputusan Personal, dan Analisis Situasi!

 

JAWAB:

1. Tema: Strategi Pencapaian LPSE Kalimantan Tengah Berkualitas dan Transparan

2. Tingkatan Strategi

a.   Tingkat Perusahaan => (Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kalimantan Tengah diharapkan berkualitas dan transparan secara jangka panjang

b.   Tingkat Bisnis => melaksanakan pelayanan dalam publikasi, administrasi, verifikasi, dan fasilitasi penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

c.   Tingkat Fungsional => meningkatkan kualitas sumberdaya publikator, administrator, verifikator, dan fasilitator untuk menghasilkan layanan berkualitas dan transparan

Kebijakan Fiskal

TUGAS MATA KULIAH
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

(SEMESTER II ILMU EKONOMI, APRIL 2014)

Dosen: Dr. MIAR P. BAKAR,  S.E., M.Si

 

1.    Pengertian Fiskal dan Kebijakan Fiskal

Fiskal (Latin: Fiscus) berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama pada zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah dapat diartikan sebagai "keranjang" atau "tas". Dalam bahasa Inggris, disebut fisc yang berarti perbendaharaan negara atau kerajaan. fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Dua unsur unsur utama dari fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran publik (http://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal, dicuplik 06 April 2014).

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.